Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menegaskan larangan bagi organisasi masyarakat (Ormas) untuk melakukan aksi penyisiran paksa atau sweeping terhadap rumah makan selama bulan suci ramadhan.
Aturan main terkait operasional tempat usaha selama bulan ramadhan dinilai sudah menjadi prosedur tetap yang dipahami pelaku usaha.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meminta semua pihak menahan diri dan tidak mengambil tindakan sepihak, karena para pemilik restoran umumnya memiliki kesadaran untuk menghormati orang yang berpuasa dengan memasang tirai penutup.
"Sebetulnya kalau larangan ormas itu dari tahun ke tahun tuh udah menjadi arahan. Arahan sebetulnya. Karena restoran atau warung sekarang juga sudah tahulah. Kalau memang dia buka pasti dia tutup, apa namanya, dia pakai tirai. Itu udah umum sebetulnya," ujar Rano Karno di hadapan wartawan, di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (18/2).
"Nah kita pemerintah mengingatkan. Bahkan juga misalnya apa apa namanya, restoran-restoran harus ada jam buka. Itu udah protap, udah tahun ke tahun pasti. Cuma kadang-kadang suka ada juga yang jahil kan. 'Ah, mungkin enggak diingetin nih, udahlah.'" sambungnya.
Rano menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan bosan mengingatkan pentingnya toleransi, namun penegakan aturan tetap berada di tangan aparat berwenang seperti Satpol PP, bukan sipil.
"Nanti kayak gitu Satpol PP yang turun. Lebih baik enggak usahlah. Kita udah tahu caranya seperti apa. Saya juga udah bilang sama Satpol PP, kita tertibkan boleh. Tapi kasih ruanglah," ujar Rano.
Terkait penertiban pedagang dan juru parkir liar di kawasan Tanah Abang yang kerap menjamur pada bulan ramadhan, Rano memastikan penertiban akan dilakukan dengan pendekatan persuasif terlebih dahulu demi menjaga geliat ekonomi rakyat.
"Ya kita kita himbau aja, 'Yuk kita atur yuk gimana caranya.' Kalau seminggu dua minggu enggak bisa, terpaksa harus kita tindak kan. Jadi ya itulah konsekuensi dari pemerintah," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sebelumnya juga melarang kegiatan Sahur on the Road (SOTR) pada bulan puasa ini.
Larangan tersebut diberlakukan karena kegiatan itu dikhawatirkan malah menimbulkan kerawanan dan tawuran.
"Pokoknya hal yang menimbulkan (SOTR) kerawanan, keributan saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan nanti saya izinkan," kata Pramono usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).
Pramono juga telah mengimbau (ormas) tak melakukan aksi sweeping rumah makan selama Ramadhan.
Pemprov DKI berkomitmen menjaga agar suasana Ramadhan tetap damai.
"Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," ujarnya.
