Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membatasi operasional lapangan padel yang berada di zona perumahan maksimal pukul 20.00 WIB.
Lapangan padel yang berada di zona perumahan itu harus memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pramono meminta wali kota hingga camat untuk bernegosiasi dengan warga.
"Negosiasi dengan warga dan memberikan batas waktu maksimum boleh digunakan oleh pengelola lapangan padel tersebut tidak boleh lebih dari jam 8 malam. Sehingga untuk semua lapangan padel yang ada di perumahan, maksimum walaupun sudah mendapatkan izin PBG, maksimum jam 8 malam," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2).
Ia mengatakan jika lapangan padel di zona perumahan menimbulkan kebisingan, maka pengelola harus membuat lapangan kedap suara.
"Kalau lapangan padel itu menimbulkan kebisingan karena bola memantul, teriakan yang kemudian mengganggu masyarakat, maka lapangan padel seperti itu yang ada di perumahan wajib untuk membuat kedap suara. Pantulan bolanya tidak boleh mengganggu masyarakat yang ada," ujarnya.
Selain itu, bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG akan dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pencabutan izin usaha.
Secara total, ada 397 lapangan padel di Jakarta. Ia menduga ada lapangan padel yang tidak memiliki PBG.
"Kami mensinyalir bahwa ada, nanti angkanya akan dipastikan oleh Citata (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan) lapangan-lapangan padel yang tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki PBG," ujarnya.
Pramono juga melarang pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Ia mengatakan pembangunan lapangan padel baru harus dilakukan di zona komersil.
Pembangunan lapangan padel baru juga harus mendapat izin teknis dari Dinas Pemuda dan Olahraga.
"Paling penting adalah untuk pembangunan lapangan padel berikutnya yang baru, harus mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Supaya ini menjadi acuan sehingga tidak serta-merta semua orang yang ingin bangun lapangan padel itu bisa membangun lapangan padel di Jakarta," ujarnya.
